0
0
jkt.info – Marak premanisme di Jakarta kembali jadi sorotan setelah seorang legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyindir Pramono Anung sebagai “gubernur lembek” dalam merespons gangguan keamanan di ibu kota. Fenomena ini dipertanyakan banyak pihak: siapa yang bertanggung jawab, sejauh mana aparat bergerak, dan bagaimana nasib rasa aman warga Jakarta?
Warga Jakarta, terutama para commuters yang pulang malam, makin sering mengeluhkan aksi preman di jalanan, terminal, hingga kawasan bisnis. Di tengah situasi itu, kritik keras dari PSI menyasar ke pemerintah, menuding ada sikap yang terlalu lunak dalam mengatasi masalah premanisme yang kian nekat.
PSI Sindir “Gubernur Lembek” Soal Premanisme
Dalam sebuah pernyataan politik yang beredar di ruang publik, seorang legislator PSI menilai pemerintah bersikap terlalu kompromistis terhadap kelompok preman. Nama Pramono Anung ikut terseret dan disebut sebagai “gubernur lembek” dalam konteks penanganan masalah keamanan dan ketertiban di Jakarta.
Kritik ini mencerminkan kegelisahan sebagian kalangan terhadap maraknya aksi preman: mulai dari pemalakan parkir liar, juru parkir (jukir) tanpa izin yang mematok tarif seenaknya, hingga intimidasi di kawasan-kawasan tertentu. Bagi Anak Jakarta yang tiap hari wara-wiri, kondisi ini terasa langsung di lapangan.
Meski istilah “gubernur lembek” bernada politis dan satir, substansi kritiknya mengarah pada tuntutan agar pemerintah dan aparat bersikap lebih tegas, terukur, dan konsisten dalam memberantas premanisme yang meresahkan.
“Keamanan Jakarta bukan cuma soal pasang CCTV dan spanduk himbauan, tapi kehadiran nyata negara di jalanan. Warga butuh lihat tindakan, bukan sekadar wacana,” demikian kira-kira pesan bernada kritik yang disuarakan legislator PSI.
Di sisi lain, pemerintah biasanya berdalih bahwa penertiban premanisme harus dilakukan terukur, agar tak melanggar hak warga dan tidak sekadar menggeser masalah dari satu titik ke titik lain.
Peta Premanisme di Jakarta: Dari Terminal sampai Kawasan Bisnis
Fenomena marak premanisme di Jakarta bukan hal baru bagi Sobat jkt.info. Beberapa pola yang sering ditemukan di lapangan antara lain:
- Preman terminal dan stasiun yang memalak sopir angkot atau bus kecil.
- Parkir liar di bahu jalan dan depan minimarket, dengan tarif di luar kewajaran.
- Kelompok yang menguasai lahan parkir di kawasan perkantoran dan pusat belanja.
- Intimidasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) atau warga yang ingin menggunakan ruang publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial penuh dengan video warga yang mengunggah pengalaman tidak menyenangkan ketika berhadapan dengan preman: mulai dari dipalak, diancam, hingga kendaraan dirusak. Hal-hal seperti ini yang memupuk persepsi bahwa Jakarta tetap “keras”, meski wajah kotanya makin modern.
Baca Juga: Update Penertiban Parkir Liar di Jakarta
Respons Pemerintah dan Aparat: Cukup Tegas atau Masih Setengah Hati?
Setiap isu premanisme viral, aparat keamanan umumnya bergerak cepat: razia, penertiban, sampai rilis penangkapan di media. Namun, bagi banyak warga, aksi itu terasa musiman, hanya muncul ketika ada sorotan publik.
Di sinilah kritik PSI soal “gubernur lembek” menemukan momentumnya. Legislator tersebut menilai penanganan premanisme tidak boleh bergantung pada viral atau tidaknya sebuah kasus. Butuh kebijakan jangka panjang dengan koordinasi kuat antara Pemda, kepolisian, dan lembaga terkait.
Beberapa langkah yang sering disebut sebagai solusi antara lain:
- Pemetaan titik rawan premanisme di seluruh wilayah Jakarta.
- Patroli rutin dan operasi gabungan di titik rawan, bukan hanya saat ramai diberitakan.
- Penindakan hukum tegas terhadap pelaku pemalakan dan intimidasi.
- Program pembinaan dan alih profesi bagi eks-preman yang ingin keluar dari lingkaran kekerasan.
“Kalau mau Jakarta aman, jangan cuma reaktif. Harus ada sistem, data, dan evaluasi rutin. Jangan tunggu ada korban baru atau video viral dulu,” tegas suara-suara kritis di kalangan politisi muda dan pegiat kota.
Dampak ke Warga: Rasa Aman yang Tergerus
Bagi para commuters dan pekerja yang pulang malam, isu marak premanisme di Jakarta bukan soal politik, tapi soal rasa aman. Banyak yang memilih memutar rute, menghindari titik-titik tertentu, atau bahkan mengeluarkan biaya ekstra untuk parkir di tempat lebih aman.
Di beberapa kawasan, pelaku usaha juga mengaku tertekan. Ada yang harus “setor” untuk bisa berjualan tenang, ada pula yang menanggung kerugian karena pelanggan enggan datang ke area yang dikenal rawan preman.
Jika dibiarkan, hal ini bisa menggerus kepercayaan warga kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Wajah Jakarta sebagai kota global yang ingin ramah pejalan kaki dan wisatawan juga ikut tercoreng.
Informasi Terkait
Buat Anak Jakarta yang sering pulang malam, beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan sementara menunggu penanganan struktural yang lebih kuat:
- Pilih titik turun dan parkir di area yang terang, ramai, dan dekat keramaian.
- Hindari menyendiri di sudut-sudut sepi terminal atau stasiun.
- Catat dan laporkan titik rawan ke kanal resmi Pemprov atau kepolisian.
- Manfaatkan pos polisi, pos RW, atau pos keamanan lingkungan jika perlu bantuan.
Baca Juga: Tips Aman Pulang Malam di Jakarta
Kritik PSI yang menyindir “gubernur lembek” pada dasarnya menuntut kehadiran negara yang lebih nyata di jalanan Jakarta. Apapun warna politiknya, tuntutan utama warga tetap sama: bisa beraktivitas tanpa dihantui rasa takut di kota sendiri.
Warga Jakarta layak mendapatkan kota yang bukan hanya megah di foto, tapi juga tegas pada premanisme di dunia nyata. Penanganan yang serius, transparan, dan konsisten akan jadi ujian apakah label “lembek” itu pantas disandang, atau justru bisa dibantah dengan kerja konkret di lapangan.
