0
0
jkt.info – Jakarta Film Commission kembali jadi sorotan setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mendorong pembentukannya dalam acara nonton bareng (nobar) film “Dilan 1997” di Jakarta. Di hadapan para pelaku industri kreatif dan anak muda pecinta film, Rano menegaskan pentingnya lembaga khusus yang bisa mengurus perizinan, promosi, hingga fasilitasi syuting film di ibu kota secara lebih rapi dan terkoordinasi.
Buat Sobat jkt.info yang sering lihat Jakarta nongol di layar lebar, dorongan pembentukan Jakarta Film Commission ini bisa jadi game changer. Mulai dari lokasi syuting di jalan protokol, gang kecil di pinggiran kota, sampai spot-spot hidden gems di Jabodetabek, semua butuh payung regulasi yang jelas tapi tetap ramah kreator.
Wagub Rano Dorong Jakarta Punya Film Commission Sendiri
Nobar “Dilan 1997” yang digelar di Jakarta ini bukan sekadar nostalgia romansa Bandung ala Dilan-Milea. Buat Rano Karno, yang juga aktor dan sineas senior, momentum ini dipakai untuk bicara serius soal masa depan industri film di Jakarta.
Menurutnya, Jakarta sudah lama jadi latar cerita banyak film dan serial, tapi belum punya satu pintu resmi yang mengatur sekaligus mempromosikan kota sebagai destinasi syuting yang profesional dan bersahabat.
“Kota-kota besar dunia punya film commission yang kuat. Jakarta, sebagai etalase Indonesia, juga perlu. Biar izin syuting lebih jelas, promosi kota jalan, dan sineas lokal dapat dukungan yang nyata,” ujar Rano dalam sesi diskusi usai nobar.
Wagub menilai, dengan adanya Jakarta Film Commission, proses perizinan bisa dipangkas birokrasinya, koordinasi antar dinas lebih gampang, dan produser—baik lokal maupun internasional—punya satu kontak resmi saat mau menjadikan Jakarta sebagai lokasi syuting.
Baca Juga: Update Kebijakan Lokasi Syuting di Jakarta
Apa Itu Jakarta Film Commission dan Kenapa Penting?
Buat Anak Jakarta yang mungkin belum familiar, film commission adalah lembaga atau badan yang biasanya dibentuk pemerintah daerah untuk mengurus urusan terkait produksi film dan audiovisual di satu wilayah. Fungsinya antara lain:
- Membantu perizinan lokasi syuting di jalan raya, fasilitas publik, dan area milik pemerintah.
- Menjadi penghubung antara produser dengan instansi seperti kepolisian, dinas perhubungan, hingga pengelola gedung.
- Memasarkan kota sebagai lokasi syuting ke produser lokal dan internasional.
- Menyusun guideline agar aktivitas syuting tertib, aman, dan tidak mengganggu warga.
Di Jakarta, ini jadi penting karena kota ini superpadat dan hiperaktif. Dari Sudirman-Thamrin, SCBD, Kota Tua, hingga gang-gang di Tebet atau Kemang, semua punya potensi visual yang kuat, tapi juga rawan chaos kalau syuting tidak diatur baik.
Rano menekankan, dengan Jakarta Film Commission, warga juga bisa diuntungkan. Misalnya, ada skema kompensasi jelas kalau ada penutupan jalan sementara untuk syuting, jam syuting di area pemukiman diatur, hingga peluang kerja untuk kru lokal dan UMKM sekitar lokasi.
Nobar “Dilan 1997” Jadi Panggung Diskusi Ekosistem Film
Acara nobar “Dilan 1997” yang digelar di salah satu bioskop di Jakarta itu dihadiri komunitas film, mahasiswa, dan penonton umum yang penasaran dengan kelanjutan semesta Dilan. Di sela pemutaran, panitia menyediakan sesi diskusi singkat tentang industri film Indonesia dan posisi Jakarta di dalamnya.
Wagub Rano hadir bukan hanya sebagai pejabat, tapi juga sebagai pelaku industri yang paham susah-senangnya produksi film di kota besar. Ia bercerita bagaimana dulu proses mencari izin lokasi bisa menghabiskan waktu lama, dari satu kantor ke kantor lain, dan sering kali tidak sinkron antara dinas.
“Kalau kita mau menarik lebih banyak produksi film ke Jakarta, bukan cuma soal promosi, tapi juga kemudahan akses. Anak-anak muda kita punya banyak cerita tentang kota ini. Tugas pemerintah memastikan mereka tidak kehabisan energi di urusan administrasi,” tegasnya.
Sesi diskusi berjalan cair. Beberapa peserta menyoroti isu klasik: syuting di jalan umum yang sering bikin macet mendadak, parkir kru yang memakan bahu jalan, sampai soal keamanan warga saat ada produksi besar di area publik.
Dampak Jakarta Film Commission ke Warga dan Pelaku Industri
Bagi commuters Jakarta yang tiap hari berjibaku di jalan, kehadiran Jakarta Film Commission diharapkan bisa bikin aktivitas syuting lebih tertib dan transparan. Misalnya, jadwal maupun lokasi syuting besar bisa diumumkan lebih awal, sehingga warga bisa antisipasi rute alternatif.
Di sisi lain, buat sineas dan rumah produksi, adanya satu pintu layanan akan memangkas waktu dan biaya. Mereka bisa mendapat panduan lokasi, daftar kontak instansi terkait, serta informasi teknis seperti jam-jam yang diperbolehkan syuting di area tertentu.
Rano juga menyinggung potensi pariwisata film. Ketika Jakarta rutin muncul di film dan serial populer, titik-titik lokasi syuting bisa disulap jadi destinasi wisata baru: tur lokasi film, kafe tematik, atau event komunitas film di ruang publik.
“Jakarta itu punya wajah yang sangat sinematik, dari gedung-gedung tinggi sampai gang sempit bercahaya lampu jalan oranye. Kita perlu kelola itu sebagai kekuatan, bukan beban,” kata Rano.
Baca Juga: Agenda Event Seni & Budaya Akhir Pekan di Jakarta
Tantangan Pembentukan Jakarta Film Commission
Meski idenya disambut positif, pembentukan Jakarta Film Commission tentu tidak instan. Ada beberapa tantangan yang harus dibereskan Pemprov DKI:
- Payung hukum jelas – Perlu regulasi yang mengatur mandat, struktur, dan kewenangan film commission agar tidak tumpang tindih dengan dinas lain.
- Koordinasi lintas dinas – Harus ada mekanisme cepat antara dinas pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, hingga Satpol PP.
- Data lokasi terintegrasi – Kota butuh bank data lokasi syuting, lengkap dengan aturan dan kapasitas tiap lokasi.
- Pelibatan warga – Masyarakat sekitar lokasi syuting harus dilibatkan dan diberi informasi cukup agar tidak merasa terganggu.
Wagub Rano menyebut, dorongan pembentukan Jakarta Film Commission ini akan dibawa ke pembahasan internal Pemprov dan melibatkan para pelaku industri kreatif. Targetnya, Jakarta bisa mengejar ketertinggalan dari kota-kota lain di Asia yang sudah lebih dulu punya film commission aktif.
Yang Perlu Dipantau Warga Jakarta ke Depan
Untuk Anak Jakarta yang mengikuti isu ini, ada beberapa hal yang bisa dipantau ke depan:
- Apakah Pemprov DKI resmi mengumumkan rencana pembentukan Jakarta Film Commission.
- Bagaimana skema layanan satu pintu untuk izin lokasi syuting diatur.
- Apakah akan ada kanal resmi informasi jadwal syuting di ruang publik.
- Peluang keterlibatan komunitas film, kampus, dan UMKM lokal dalam ekosistem baru ini.
Sambil menunggu wujud konkretnya, satu hal jelas: dorongan dari sosok seperti Rano Karno, yang mengerti sisi kebijakan dan sisi kreatif, membuat wacana Jakarta Film Commission terasa lebih membumi dan relevan buat kehidupan sehari-hari warga kota.
Bagi Sobat jkt.info yang sering melintasi Sudirman saat malam dengan cahaya lampu kota bernuansa jingga, atau nongkrong di gang-gang kecil yang estetik di Jakarta Selatan, bisa jadi, suatu hari nanti spot favorit kalian bakal muncul di film layar lebar—dengan proses syuting yang tertib, terkelola, dan menguntungkan semua pihak.
