0
0
jkt.info – Setahun Pramono-Rano pimpin Jakarta, Ketua DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kinerja Pemprov, mulai dari penanganan banjir, kemacetan, hingga pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan warga Jakarta. Evaluasi ini disorot menjelang masuknya tahun kedua kepemimpinan duet tersebut di Balai Kota.
Buat Sobat jkt.info yang tiap hari berjibaku di jalanan Jakarta, catatan DPRD ini jadi semacam “rapor sementara” bagi Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano. DPRD menyoroti apa saja yang sudah mulai terasa di lapangan, mana yang masih stagnan, dan mana yang perlu dikebut supaya target pembangunan kota tidak cuma berhenti di dokumen rencana.
Evaluasi Setahun Pramono-Rano Pimpin Jakarta
Menurut Ketua DPRD DKI, tahun pertama pemerintahan biasanya jadi fase adaptasi dan penyiapan fondasi. Namun, dengan tantangan Jakarta yang makin kompleks, publik berharap perubahan bisa terasa lebih cepat, terutama di sektor transportasi, tata ruang, dan pengendalian banjir musiman yang rutin menghantam kawasan padat penduduk.
Di mata legislatif, beberapa program dinilai mulai menunjukkan arah, seperti penataan angkutan umum terintegrasi, perluasan ruang terbuka hijau, hingga perbaikan sejumlah fasilitas layanan dasar di kecamatan dan kelurahan. Tapi di saat yang sama, DPRD mengingatkan bahwa warga Jakarta menilai kinerja pemerintah dari hal yang sangat konkret: apakah jalan makin macet, apakah banjir makin berkurang, dan apakah urus dokumen di kelurahan makin gampang.
Baca Juga: Update Proyek Infrastruktur Utama Jakarta
Transportasi & Kemacetan: PR Klasik Anak Jakarta
Buat para commuters yang tiap hari lintas Sudirman–Thamrin, Gatot Subroto, atau Kuningan, kemacetan masih jadi keluhan utama. Ketua DPRD DKI menekankan bahwa perlu ada terobosan lebih berani dalam manajemen lalu lintas, bukan hanya memperbanyak proyek fisik.
Kebijakan integrasi transportasi massal seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan KRL dinilai sudah di jalur yang benar, tapi belum cukup optimal untuk menggeser pengguna kendaraan pribadi. Perlu dorongan insentif dan disinsentif yang lebih jelas, misalnya penataan parkir di pusat bisnis, pengendalian kendaraan di kawasan padat, dan percepatan pembangunan simpul-simpul transit (TOD) yang ramah pejalan kaki.
Ketua DPRD DKI menggarisbawahi bahwa suksesnya kepemimpinan Pramono-Rano akan diukur dari seberapa banyak warga yang mau beralih ke angkutan umum, bukan hanya dari panjangnya kilometer jalan yang dibangun.
Banjir Jakarta & Tata Ruang: Warga Butuh Rasa Aman
Banjir masih jadi momok rutin buat warga yang tinggal di bantaran sungai, permukiman padat, dan kawasan rendah. Di musim hujan, feed medsos selalu penuh video air meluap di gang-gang sempit, terutama di kawasan timur dan utara Jakarta.
Ketua DPRD DKI menilai, setahun ini langkah normalisasi dan naturalisasi sungai masih belum menunjukkan lompatan besar. Sejumlah proyek tanggul, pompa, dan drainase memang berjalan, tetapi penyelarasan dengan penataan permukiman dan pengendalian bangunan liar masih tertinggal.
DPRD meminta Pemprov di bawah Pramono-Rano untuk lebih tegas dalam penegakan aturan tata ruang, namun tetap mengutamakan pendekatan sosial ketika ada relokasi warga. Di sisi lain, percepatan pembangunan kolam retensi dan sumur resapan skala kawasan diminta tidak sekadar jadi proyek seremonial, tapi benar-benar menurunkan potensi genangan.
Baca Juga: Update Banjir Jakarta & Titik Rawan Genangan
Pelayanan Publik: Dari Kelurahan ke Layanan Digital
Anak Jakarta yang sering urus berkas di kelurahan pasti paham, pelayanan publik adalah etalase wajah pemerintah. Ketua DPRD DKI mencatat, di era Pramono-Rano, dorongan digitalisasi layanan mulai terasa, mulai dari antrean online, pengajuan perizinan berbasis aplikasi, sampai kanal pengaduan warga.
Namun, di level pelaksana, standar layanan masih belum merata. Masih ada kelurahan yang responsif dan cepat, ada juga yang warganya mengeluh karena prosedur berbelit atau informasi yang kurang jelas. DPRD menekankan perlunya penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas SDM di garda terdepan pelayanan.
Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan disebut sebagai indikator sederhana apakah pemerintahan Pramono-Rano benar-benar pro-warga atau hanya kuat di tataran slogan.
Anggaran, Transparansi, dan Pengawasan DPRD
Dari sisi anggaran, Ketua DPRD DKI menyoroti pentingnya sinkronisasi program prioritas dengan daya serap belanja daerah. Program yang menyentuh kebutuhan dasar warga harus mendapat prioritas nyata, bukan hanya tertulis di RPJMD atau paparan saat konferensi pers.
DPRD berperan sebagai mitra kritis, memastikan bahwa anggaran untuk transportasi publik, pengendalian banjir, pendidikan, dan kesehatan tidak tergerus oleh program yang kurang berdampak langsung. Transparansi penggunaan APBD menjadi tuntutan utama, terlebih di era ketika warga bisa mengawasi lewat berbagai kanal digital.
Harapan Warga Jakarta di Tahun Kedua Pramono-Rano
Masuk ke tahun kedua, warga Jakarta berharap duet Pramono-Rano mulai tancap gas. Fase adaptasi dianggap cukup, saatnya masuk ke fase eksekusi yang lebih terasa di lapangan. DPRD pun mengisyaratkan akan memperketat fungsi pengawasan agar janji-janji kampanye dan rencana pembangunan tidak molor tanpa alasan jelas.
Bagi Sobat jkt.info, beberapa hal yang patut dipantau di tahun kedua ini antara lain: kelanjutan integrasi moda transportasi, pengurangan titik banjir kronis, pemerataan kualitas sekolah negeri, peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, sampai penataan kawasan kumuh yang selama ini sering luput dari sorotan.
Warga Jakarta diimbau aktif menyuarakan keluhan maupun masukan lewat kanal resmi pengaduan Pemprov dan DPRD, termasuk memanfaatkan forum musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Suara lapangan dari para commuters, pelaku UMKM, hingga warga di gang-gang sempit akan jadi bahan penting untuk mengukur seberapa responsif pemerintahan Pramono-Rano.
Penutupnya, setahun Pramono-Rano pimpin Jakarta baru jadi bab pertama dari periode yang lebih panjang. Rapor sementara dari Ketua DPRD DKI berisi catatan kritis tapi juga ruang bagi perbaikan. Anak Jakarta, pantau terus, terlibat, dan jangan ragu menuntut pelayanan kota yang lebih manusiawi dan tertata.
