0
0
jkt.info – Sanksi tegas parkir liar di Jakarta kembali jadi sorotan, setelah seorang anggota DPRD DKI mendesak Pemprov dan aparat terkait untuk tidak lagi “setengah hati” menindak pelaku parkir liar yang bikin macet dan semrawut di berbagai ruas jalan ibu kota.
Warga Jakarta yang tiap hari berjibaku di jalan pasti sudah hafal pola klasiknya: trotoar diserobot, bahu jalan berubah jadi kantong parkir dadakan, sampai jalur utama menyempit karena deretan kendaraan yang parkir seenaknya. Kondisi ini bukan cuma mengganggu arus lalu lintas, tapi juga membahayakan pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.
DPRD DKI Desak Penegakan Sanksi Tegas
Dalam rapat bersama jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi terkait, seorang anggota DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa penanganan parkir liar tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan persuasif semata. Menurutnya, sudah saatnya penertiban dibarengi dengan sanksi tegas dan konsisten di lapangan.
Selama ini, razia parkir liar memang rutin digelar, tapi efek jera dinilai minim. Beberapa titik di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, misalnya, bisa kembali penuh kendaraan beberapa jam saja setelah petugas bubar.
“Warga sudah capek dengan parkir liar yang seolah dibiarkan. Kami minta sanksi tegas parkir liar di Jakarta diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk bagi oknum yang membekingi,” ujar seorang anggota DPRD DKI dalam forum resmi.
DPRD juga menyoroti adanya dugaan praktik percaloan dan pungutan liar di beberapa titik parkir liar yang seakan-akan “legal” di mata masyarakat, karena dikelola juru parkir berompi dan memungut tarif.
Baca Juga: Update Penertiban PKL dan Trotoar di Jakarta
Kenapa Parkir Liar Jadi Masalah Serius di Jakarta?
Buat Sobat jkt.info yang tiap hari commuting, dampak parkir liar ini kerasa banget di jam sibuk. Di kawasan perkantoran Sudirman–Thamrin, sekitar stasiun KRL, hingga deretan ruko di wilayah Jakarta Barat dan Utara, parkir di badan jalan bisa memangkas kapasitas ruas hingga tinggal satu lajur.
Kondisi serupa juga terjadi di sekitar halte Transjakarta dan stasiun MRT/LRT. Ironisnya, area yang mestinya jadi simpul transportasi publik malah terganggu oleh kendaraan yang parkir sembarangan demi akses cepat ke kantor, mal, atau pusat kuliner.
Beberapa dampak utama parkir liar di Jakarta antara lain:
- Kemacetan mengular di titik-titik rawan, terutama jam berangkat dan pulang kantor.
- Pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan karena trotoar diokupasi kendaraan.
- Risiko kecelakaan meningkat, terutama bagi pengendara motor yang harus zig-zag menghindari mobil parkir.
- Citra kota jadi semrawut, kontras dengan pembangunan transportasi publik yang terus digenjot.
Baca Juga: Rute & Info Terbaru MRT Jakarta
Skema Sanksi: Dari Derek hingga Denda Maksimal
Anak Jakarta, penertiban parkir liar sebenarnya sudah diatur cukup jelas di Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, mulai dari sanksi penderekan, pengempesan ban, penggembokan roda, sampai denda administratif.
Dengan dorongan baru dari DPRD, skema sanksi ini didesak untuk dioptimalkan, antara lain:
- Penderekan cepat untuk kendaraan yang parkir di ruas utama, jalur bus, atau dekat simpang sibuk.
- Denda maksimal bagi pemilik kendaraan yang kendaraannya terkena derek atau gembok.
- Sanksi berlapis bagi pengelola usaha yang sengaja menjadikan bahu jalan sebagai area parkir.
- Penindakan oknum juru parkir liar yang memungut bayaran tanpa izin resmi.
Dishub dan Satpol PP diminta bersinergi dengan kepolisian untuk patroli rutin, terutama di titik-titik yang sudah terkenal sebagai kantong parkir liar: sekitar pusat kuliner malam, area ruko ramai, depan rumah sakit dan kampus, sampai kawasan transit oriented development (TOD).
“Kita sudah punya aturan dan wewenang. Yang kurang itu konsistensi. Kalau hari ini ditindak, besok longgar lagi, warga tidak akan pernah percaya bahwa masalah parkir liar bisa selesai,” tegas anggota DPRD tersebut.
Peran Warga Jakarta: Jangan Ikut-Ikutan “Ngeyel”
Masalah parkir liar bukan cuma soal penindakan aparat. Warga sebagai pemilik kendaraan juga punya peran penting. DPRD mengingatkan, pemilik kendaraan wajib memastikan ada lahan parkir layak sebelum menambah kendaraan baru.
Bagi commuters yang terbiasa “sebentar aja” parkir di bahu jalan untuk beli kopi, ambil paket, atau jemput teman, kebiasaan ini kalau dikalikan ratusan orang tiap jamnya bisa bikin ruas jalan lumpuh. Mental “cuma lima menit” inilah yang mau dibenahi.
Beberapa imbauan praktis bagi warga:
- Gunakan parkir resmi di mal, gedung perkantoran, atau park and ride.
- Manfaatkan transportasi umum untuk ke area yang diketahui rawan parkir.
- Laporkan titik parkir liar yang mengganggu ke kanal pengaduan Pemprov DKI.
- Jangan memberikan uang ke juru parkir liar yang jelas-jelas tidak resmi.
Informasi Terkait: Titik Rawan & Tips Menghindari Parkir Liar
Beberapa ruas yang kerap dilaporkan warga sebagai titik parkir liar di Jakarta antara lain:
- Koridor ruko dan kuliner di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
- Jalan-jalan penghubung menuju stasiun KRL Commuter Line.
- Area sekitar rumah sakit besar dan kampus di Jakarta Selatan.
- Beberapa ruas dekat pintu tol dalam kota saat jam sibuk.
Untuk Sobat jkt.info yang setiap hari melintas, ada beberapa strategi sederhana:
- Cek aplikasi peta atau navigasi real-time untuk melihat ruas yang mulai merapat merah karena kemacetan mendadak.
- Gunakan rute alternatif yang punya trotoar lebar dan jalur sepeda yang relatif bebas dari parkir liar.
- Kalau harus membawa kendaraan pribadi, cari info dulu soal ketersediaan lahan parkir resmi di sekitar tujuan.
Dorongan DPRD agar ada sanksi tegas parkir liar di Jakarta diharapkan bisa jadi momentum pembenahan total. Dengan penegakan yang konsisten, sinergi antarinstansi, dan kesadaran warga, Jakarta bisa sedikit bernafas lega dari kemacetan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Buat Anak Jakarta yang ingin kota ini makin layak huni, disiplin soal parkir adalah salah satu langkah kecil tapi dampaknya besar. Kalau ke depan aturan memang diperketat, siapkan diri untuk ikut tertib — bukan sekadar ikut ramai mengeluh.
