0
0
jkt.info – Optimalisasi aset BUMD DKI jadi perhatian serius Komisi B DPRD DKI Jakarta, menyusul masih banyaknya aset milik badan usaha milik daerah yang dinilai belum dimanfaatkan maksimal, mulai dari lahan kosong, gedung, sampai unit usaha yang potensinya besar untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan layanan publik.
Warga Jakarta yang tiap hari bergelut dengan macet, biaya hidup tinggi, dan kebutuhan layanan publik yang layak, patut menyoroti langkah ini. Komisi B yang membidangi perekonomian tengah mendorong Pemprov DKI dan jajaran BUMD agar beres-beres aset, memberdayakan lahan mangkrak, serta membuka ruang kolaborasi dengan swasta tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Isu ini mengemuka di tengah pembahasan kinerja dan rencana bisnis beberapa BUMD strategis di Jakarta, mulai dari sektor transportasi, properti, hingga layanan dasar seperti air dan pangan. Sorotannya jelas: aset jangan cuma tercatat di neraca, tapi harus benar-benar hidup dan balik memberikan manfaat ke warga.
Komisi B DPRD DKI Soroti Aset Menganggur
Sobat jkt.info, di Jakarta masih banyak aset BUMD yang kondisinya “ngambang”. Ada lahan menganggur di lokasi strategis, bangunan semi-mangkrak, sampai area komersial yang belum dioptimalkan. Komisi B menilai, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, pemborosan potensi seperti ini sudah saatnya dihentikan.
Sejumlah anggota dewan mendorong agar BUMD melakukan pemetaan ulang aset yang dimiliki, lengkap dengan status hukum, nilai ekonomi, potensi pengembangan, dan hambatan di lapangan. Tanpa data yang rapi, sulit bagi Pemprov DKI dan DPRD untuk menilai mana aset yang perlu dikembangkan, dipindahtangankan, atau dijadikan skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.
Di sisi lain, publik juga menunggu transparansi. Warga ingin tahu, misalnya, lahan kosong di pinggir jalur transportasi massal atau di tengah kawasan bisnis yang sudah bertahun-tahun tidak digarap, statusnya apa dan rencana konkretnya bagaimana.
“Aset BUMD di Jakarta bukan sekadar angka di laporan keuangan. Setiap meter persegi punya potensi ekonomi yang, kalau dioptimalkan, bisa berbalik menjadi layanan publik yang lebih baik untuk warga,” demikian garis besar sorotan Komisi B terhadap kinerja pengelolaan aset BUMD.
Baca Juga: Update Kebijakan Tarif Transportasi Jakarta
Dorong PAD Tanpa Bebani Warga Jakarta
Commuters dan Anak Jakarta tentu merasakan bahwa ruang fiskal Pemprov DKI makin ketat. Anggaran dibutuhkan untuk banyak hal: perbaikan transportasi umum, penanggulangan banjir, penataan permukiman padat, sampai ruang publik yang nyaman. Di sinilah optimalisasi aset BUMD DKI dipandang sebagai salah satu kunci menambah PAD tanpa harus menambah beban langsung ke warga.
Konsepnya, aset strategis milik BUMD bisa diarahkan untuk:
- Membangun proyek komersial yang keuntungannya menyilang subsidi ke layanan publik (cross-subsidy).
- Skema kerja sama jangka panjang (misalnya BOT/kerja sama pemanfaatan) dengan investor swasta, dengan pembagian hasil yang jelas untuk daerah.
- Pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) di sekitar halte BRT, stasiun KRL, LRT, atau MRT untuk mendukung gaya hidup urban yang terintegrasi.
Bagi warga, bentuk nyatanya bisa berupa halte yang lebih nyaman, trotoar yang terhubung dengan pusat komersial, ruang terbuka hijau di kawasan hunian, sampai pusat UMKM yang memanfaatkan lahan BUMD yang tadinya kosong.
Komisi B mendorong agar setiap skema pengembangan aset dilengkapi analisis dampak sosial. Jangan sampai optimalisasi versi korporasi justru menggusur warga kecil atau memutus akses publik. Pemerintah daerah diminta hadir mengawal, memastikan tercapainya keseimbangan antara profit, pelayanan, dan keberlanjutan kota.
Tantangan Regulasi dan Tata Kelola Aset BUMD
Di lapangan, optimalisasi aset BUMD DKI tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak tantangan yang menahan laju, antara lain:
- Status hukum lahan yang belum bersih – masih ada sengketa, tumpang-tindih sertifikat, atau proses administrasi yang belum tuntas.
- Data aset yang belum terintegrasi – antar BUMD dan dinas terkait belum semuanya memakai sistem informasi aset yang sama dan mutakhir.
- Model bisnis yang konservatif – beberapa BUMD cenderung bermain aman, kurang agresif mengembangkan aset karena khawatir risiko, padahal peluangnya besar.
- Pengawasan dan transparansi – publik dan DPRD butuh akses informasi yang jelas untuk mencegah kebocoran atau pemanfaatan aset yang tidak berpihak pada kepentingan warga.
Komisi B DPRD DKI mendorong pembenahan tata kelola dari hulu ke hilir: mulai dari audit aset, perapihan dokumen legal, pemutakhiran nilai aset, sampai pembentukan unit khusus pengembangan aset di masing-masing BUMD yang diisi SDM berpengalaman di bidang properti, keuangan, dan perencanaan kota.
Baca Juga: Rencana Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta
Dampak Langsung ke Kehidupan Warga Jakarta
Buat Warga Jakarta, isu optimalisasi aset BUMD DKI mungkin terdengar teknis. Tapi efek akhirnya sangat dekat dengan keseharian: dari tarif transportasi, harga air, sampai kualitas hunian terjangkau.
Kalau aset bisa dioptimalkan, BUMD berpeluang:
- Memperkuat keuangan tanpa harus menaikkan tarif layanan secara agresif.
- Membiayai perluasan jaringan layanan (misalnya penambahan armada bus atau perluasan cakupan layanan air bersih).
- Menyediakan program sosial seperti rumah sewa murah atau ruang usaha UMKM di aset komersial mereka.
Di sisi lain, pengawasan publik penting supaya proses optimalisasi tidak berubah jadi gentrifikasi yang meminggirkan kelompok rentan. Warga perlu aktif memantau rencana-rencana pengembangan di kawasan tempat mereka tinggal atau bekerja, terutama jika ada aset BUMD besar di sekitarnya.
Yang Perlu Dipantau Warga ke Depan
Sobat jkt.info yang ingin mengikuti perkembangan isu ini bisa memperhatikan beberapa hal:
- Rencana bisnis BUMD – biasanya dibahas terbuka di rapat-rapat dengan DPRD, termasuk Komisi B.
- Proyek pengembangan kawasan – terutama di sekitar simpul transportasi dan lahan-lahan strategis yang selama ini kosong.
- Regulasi baru Pemprov DKI terkait pengelolaan aset daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, dan perlindungan warga.
Penegasan Komisi B agar optimalisasi aset BUMD DKI jadi prioritas bisa dibaca sebagai sinyal bahwa ke depan Jakarta akan makin mengandalkan kejelian mengelola aset ketimbang hanya mengandalkan pajak dan retribusi. Kalau dikelola benar, Warga Jakarta bisa menikmati kota yang lebih tertata, layanan publik yang lebih baik, dan ruang hidup yang lebih manusiawi.
Bagi Anak Jakarta yang sehari-hari beraktivitas di pusat bisnis, kawasan transit, atau koridor-koridor utama, pantau terus perubahan di sekitar kalian. Bisa jadi, lahan kosong yang sering kalian lewati sebentar lagi disulap jadi fasilitas baru, dan tugas kita semua memastikan fasilitas itu benar-benar kembali untuk publik, bukan hanya segelintir pihak.
