0
0
jkt.info – DPRD DKI Jakarta dukung masyarakat kelola sampah secara mandiri di tingkat lingkungan, mulai dari permukiman padat hingga rumah susun, sebagai upaya menekan volume sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan mengurangi beban jalanan Jakarta yang tiap hari dipadati truk sampah.
Dukungan ini mengemuka dalam sejumlah rapat dan kunjungan kerja anggota DPRD DKI yang menyoroti masalah klasik Ibu Kota: tumpukan sampah rumah tangga yang belum dipilah, fasilitas pengolahan yang belum merata, serta partisipasi warga yang masih naik turun. Dewan menilai, tanpa keterlibatan aktif warga, target pengurangan sampah dan Jakarta yang lebih bersih akan sulit tercapai.
DPRD DKI Jakarta Dukung Masyarakat Kelola Sampah dari Sumbernya
Anak Jakarta pasti sudah akrab dengan pemandangan gerobak sampah lalu-lalang di gang sempit atau truk oranye berhenti di badan jalan saat jam sibuk. Di balik itu semua, ada fakta yang cukup mengkhawatirkan: sebagian besar sampah Jakarta masih bercampur antara organik, anorganik, dan B3 rumah tangga. DPRD DKI ingin mengubah pola lama ini dengan memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah dan lingkungan warga.
Lewat dukungan kebijakan dan pengawasan anggaran, DPRD DKI mendorong Pemerintah Provinsi untuk:
- Memperluas program bank sampah di tingkat RT/RW dan kelurahan.
- Meningkatkan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, seperti TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Memberi insentif bagi komunitas yang aktif mengurangi dan memilah sampah.
- Memperkuat sosialisasi ke warga apartemen dan rumah susun, yang selama ini sulit disentuh program berbasis kampung.
Dengan skema ini, sampah organik diharapkan bisa diolah jadi kompos atau maggot di lingkungan, sementara sampah anorganik yang bernilai ekonomi bisa disalurkan ke bank sampah atau pengepul resmi. Dampaknya, sampah yang berakhir di Bantargebang berkurang, bau dan lindi di truk sampah menurun, dan kualitas udara di ruas jalan sibuk Jakarta pun bisa sedikit lebih baik.
Baca Juga: Update Kebijakan Pengelolaan Sampah Jakarta
Fokus di Permukiman Padat dan Rusun Jakarta
Warga Jakarta yang tinggal di rusun atau permukiman padat sering kali punya keluhan sama: tempat sampah terbatas, TPS jauh, dan jadwal pengangkutan tidak selalu tepat waktu. DPRD DKI menilai, kawasan-kawasan ini justru harus jadi prioritas dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Beberapa langkah yang didorong antara lain:
- Pembentukan satuan tugas kebersihan berbasis warga di setiap rusun dan RW padat.
- Penyediaan fasilitas pemilahan sampah di titik kumpul, bukan hanya di TPS akhir.
- Pelatihan pengelolaan sampah organik (komposter, budidaya maggot) untuk warga rusun.
- Kolaborasi dengan komunitas lokal, kampus, dan sektor swasta untuk pendampingan teknis.
DPRD juga mengingatkan Pemprov agar tidak hanya mengandalkan proyek besar seperti insinerator atau ITF, tapi memastikan ekosistem pengelolaan sampah di level mikro berjalan. Tanpa perubahan perilaku di rumah dan lingkungan, teknologi sebesar apa pun akan kedodoran mengejar laju produksi sampah Ibu Kota.
“Pengelolaan sampah di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan aktif warga adalah kunci. DPRD mendorong agar program dan anggaran diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sejak dari rumah,” demikian salah satu garis besar sikap DPRD DKI yang mengemuka dalam pembahasan isu persampahan.
Peran Komunitas, RT/RW, dan Pengurus Rusun
Sobat jkt.info yang tinggal di Jakarta mungkin sudah sering dengar istilah bank sampah, tapi belum semua merasakan manfaatnya. DPRD DKI mendorong model pengelolaan sampah yang melibatkan langsung struktur sosial paling dekat dengan warga: RT, RW, dan pengurus rusun.
Skema yang didorong antara lain:
- Bank sampah RT/RW: Warga menyetor sampah anorganik terpilah dan mendapatkan tabungan atau potongan iuran lingkungan.
- Kelompok usaha daur ulang: Ibu-ibu PKK dan karang taruna diajak mengolah sampah plastik atau kertas jadi produk bernilai.
- Komposter komunal: Sisa makanan dan daun kering diolah jadi kompos untuk taman lingkungan atau urban farming kecil-kecilan.
- Aturan internal rusun: Kewajiban memilah sampah di tiap lantai dengan pengawasan pengelola.
Baca Juga: Program Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta
Dengan cara ini, budaya buang sampah sembarangan atau numpuk di satu titik bisa perlahan bergeser jadi budaya pilah dan kelola. DPRD DKI menilai, ketika warga merasa punya peran dan manfaat ekonomi, partisipasi akan jauh lebih stabil dibanding hanya mengandalkan imbauan sesaat.
Informasi Terkait: Apa yang Bisa Dilakukan Anak Jakarta?
Untuk para commuters dan Anak Jakarta yang aktivitasnya padat, keterlibatan mengelola sampah sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil di rumah atau kos:
- Siapkan dua kantong terpisah: organik dan anorganik, sebelum diserahkan ke petugas atau gerobak.
- Tahan kebiasaan memakai plastik sekali pakai; bawa tas belanja sendiri saat ke minimarket atau warung.
- Cari tahu apakah di kelurahan, RW, atau rusun kamu sudah ada bank sampah atau program lingkungan, lalu ikut bergabung.
- Laporkan ke kelurahan jika ada TPS liar atau penumpukan sampah yang mengganggu.
DPRD DKI Jakarta dukung masyarakat kelola sampah bukan hanya sebagai slogan, tapi sebagai arah kebijakan: memperkuat program yang benar-benar menyentuh keseharian warga, bukan sekadar proyek besar di atas kertas. Dengan peran aktif warga, ditopang regulasi dan anggaran yang tepat, target Jakarta yang lebih bersih, wangi, dan nyaman untuk jalan kaki atau naik transportasi umum jadi lebih realistis untuk dicapai.
Warga Jakarta yang ingin terlibat bisa mulai dari rapat RT, grup WhatsApp warga, sampai forum musrenbang tingkat kelurahan. Di sana, usulan fasilitas pengelolaan sampah berbasis lingkungan bisa disuarakan dan dikawal, sementara DPRD DKI berperan memastikan kebijakan dan anggaran berpihak pada inisiatif warga.
